Flooring Guide by Cinvex JAKARTA — PT LRT Jakarta menegaskan bahwa tarif yang menghubungkan Pegangsaan Dua hingga Velodrome seharga Rp5.000 sudah termasuk subsidi dari pemerintah alias Public Service Obligation (PSO).
Direktur Utama PT LRT Jakarta Roberto Akyuwen mengungkapkan bahwa tarif ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 34/2019, di mana pemerintah menanggung sebagian besar biaya operasional agar masyarakat dapat menikmati layanan dengan biaya terjangkau.
Melalui subsidi tersebut, Roberto mencatat sejak operasional 1 Desember 2019 hingga 31 Oktober 2025, LRT Jakarta telah mengangkut 1,1 juta penumpang.
: Tarif Rp1 MRT, LRT Jakarta, Transjakarta Berlanjut Sampai 7 September 2025
“Berdasarkan angka tersebut [1,1 juta penumpang], rata-rata penumpang lebih dari 3.500 per hari, melampaui target harian yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (18/11/2025).
Sebelumnya, muncul mengenai tarif LRT Jakarta senilai Rp160.000. Nyatanya, tarif tersebut merupakan tarif riil yang belum disubsidi oleh pemerintah.
: : LRT Jakarta Rute Manggarai-Velodrome Diterget Beroperasi 2026
Roberto menegaskan bahwa pihaknya kami mengedepankan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat.
Hingga September 2025, tingkat kepuasan pelanggan LRT Jakarta menunjukkan hasil yang positif dengan nilai rata-rata sebesar 93,85%, dengan on time performance sebesar 99,88%, dan capaian standar pelayanan minimum sebesar 98,54% per Oktober 2025.
: : Ada Rekayasa Lalin di Simpang Matraman-Salemba Mulai 27 April, Imbas Proyek LRT Jakarta
Saat ini, LRT Jakarta melayani rute sepanjang 5,8 km dari Velodrome (Rawamangun) hingga Pegangsaan Dua (Kelapa Gading) dengan enam stasiun jalur layang. Rute tersebut memiliki headway atau jarak tunggu kereta selama 10 menit, dengan waktu operasional mulai dari pukul 05.30 – 23.00 WIB.
Adapun proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 1B yang melintas di atas Jalan Layang Pemuda, Jakarta, mencakup jalur sepanjang 6,4 kilometer yang menghubungkan Velodrome–Manggarai telah mencapai 77,96% per 4 November 2025.
Pemerintah menargetkan proyek ini selesai dan dapat beroperasi pada kuartal kedua 2026.
Nantinya, penetapan tarif untuk fase lanjutan sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang nantinya akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.