Wacana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan dana APBN menuai tanggapan dari pimpinan MPR RI.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menilai pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh sebelum mengucurkan anggaran negara untuk pembangunan ponpes tersebut.
“Karena APBN itu perlu dipertanggungjawabkan untuk apa pun kegiatannya. Saya kira perlu dilaksanakan audit terlebih dahulu terhadap pembangunan ponpes yang menggunakan anggaran APBN,” ujar Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/10).
Menurutnya, audit diperlukan agar penggunaan APBN dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
“Agar kemudian, jika digunakan lagi anggaran untuk pembangunannya, bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dengan baik,” tambahnya.
Eddy menegaskan, prinsip akuntabilitas ini tidak hanya berlaku untuk Ponpes Al Khoziny yang mengalami musibah, tetapi juga untuk seluruh pondok pesantren di Indonesia.
“Saya kira ini berlaku tidak hanya untuk ponpes yang kemarin mengalami musibah, tetapi juga semua ponpes yang ada. Aspek akuntabilitasnya harus jadi fokus dan perhatian utama,” kata Eddy.
Eddy sendiri belum menyatakan secara tegas apakah dirinya setuju atau tidak dengan usulan pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN. Ia menegaskan, hal tersebut merupakan ranah pemerintah sebagai eksekutif.
“APBN itu ranah eksekutif untuk penggunaannya. Tapi kalau usulan dari kami, agar ada akuntabilitas publik, sebaiknya dilakukan audit dulu, baik audit keuangan, pembangunan, maupun konstruksi,” jelas Eddy.
Meski begitu, Eddy mengaku setuju apabila ke depannya seluruh ponpes di Indonesia dapat memperoleh dukungan dana dari APBN, khususnya dalam konteks pendidikan.
“Bahwa adanya politik anggaran untuk dialokasikan dalam rangka pendidikan, termasuk untuk ponpes, kami setuju sekali,” ucapnya.
Namun, ia menilai peristiwa ambruknya musala di Ponpes Al Khoziny harus dijadikan pelajaran agar tidak terulang lagi.
“Karena ada musibah itu, perlu pengkajian agar kejadian serupa tidak terulang. Ke depannya, anggaran pembangunan ponpes di mana pun di Indonesia harus bisa dipertanggungjawabkan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi,” tutup Eddy.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, mengusulkan pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN.
“Insyaallah dari APBN, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada bantuan dari swasta. Sementara waktu dari APBN,” kata Dody di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (7/10).
Musala Ponpes Al Khoziny ambruk pada awal Oktober dan menewaskan sejumlah santri. Pemerintah kini tengah mengkaji penyebab insiden tersebut serta kemungkinan pembiayaan pembangunan ulang melalui APBN.