Flooring Guide by Cinvex – , JAKARTA – Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan tarif Transjakarta menuai polemik. Beberapa pihak menyayangkan hal tersebut, sedangkan lainnya memakluminya.
Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta, Daud Joseph, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian dari pemerintah daerah mengenai potensi dampak pemangkasan subsidi transportasi umum.
Langkah ini dilakukan seiring rencana Pemprov Jakarta untuk meninjau ulang kebijakan subsidi transportasi, setelah pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah tersebut.
: Pengguna Berharap Kenaikan Tarif Transjakarta Ditunda hingga Ekonomi Membaik
“Kita baru akan mendapatkan informasi itu minggu depan,” ujar Daud saat ditemui dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Daud menambahkan, hasil kajian nantinya akan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari efisiensi biaya operasional hingga kemampuan daya beli masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemangkasan subsidi dapat berimbas pada dua opsi kebijakan yaitu pengetatan biaya operasional atau peningkatan pendapatan melalui penyesuaian tarif.
: : Pengamat Dukung Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp5.000, Ini Alasannya
“Pak Gubernur menyampaikan akan ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Selisih antara biaya produksi dan pendapatan tiket adalah PSO [public service obligation]. Jadi bisa dua hal, antara efisiensi biaya atau peningkatan pendapatan dari tiket,” jelasnya.
Subsidi Besar, Ruang Fiskal Terbatas
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan bahwa selama ini subsidi transportasi untuk warga mencapai sekitar Rp15.000 per penumpang. Dengan besaran tersebut, masyarakat hanya membayar Rp3.500 untuk sekali perjalanan menggunakan Transjakarta.
: : Pramono Beberkan Alasan Tarif Transjakarta Harus Naik Jadi Rp5.000
Namun, dengan adanya pemangkasan DBH oleh pemerintah pusat, Pemprov DKI kini perlu meninjau ulang besaran subsidi agar tetap sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Subsidi transportasi kita itu per orang mencapai Rp15.000. Makanya warga hanya membayar Rp3.500,” kata Pramono.
Pada 2024, Pemprov Jakarta menggelontorkan sekitar Rp3,63 triliun untuk subsidi Transjakarta, lebih rendah dari anggaran semula sebesar Rp3,9 triliun, setelah dilakukan efisiensi PSO berdasarkan hasil verifikasi.
Kenaikan Tarif Wajar Setelah Dua Dekade
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai kenaikan tarif Transjakarta merupakan langkah yang wajar dan bahkan sudah seharusnya dilakukan.
Menurutnya, selama lebih dari 20 tahun sejak pertama kali beroperasi pada 2005, tarif Transjakarta belum pernah mengalami penyesuaian dan tetap di angka Rp3.500.
“Mungkin ini jadi tarif yang tidak naik terlama di dunia. Tarif tidak naik itu juga tidak bagus,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025).
Djoko mengatakan, jika tarif dinaikkan menjadi Rp5.000 per perjalanan pun seharusnya tidak menimbulkan masalah, karena pemerintah sudah menyediakan Kartu Layanan Gratis (KLG) bagi 15 golongan masyarakat seperti ASN Pemprov DKI, penghuni rusunawa, pelajar, lansia, difabel, hingga pengurus rumah ibadah.
“Biasanya kalau tarif naik, 15 golongan itu yang teriak. Sekarang mereka gratis, jadi tidak ada pengaruhnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, beban biaya transportasi masyarakat sebenarnya lebih banyak berasal dari perjalanan menuju dan dari titik transportasi umum, bukan dari tarif Transjakarta itu sendiri.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah di wilayah aglomerasi Jabodetabek memperluas akses transportasi publik ke kawasan perumahan untuk menekan biaya perjalanan masyarakat.
Alasan Pramono Anung Naikkan Tarif Transjakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa rencana kenaikan tarif Transjakarta akan dilakukan dengan prinsip keadilan sosial dan peningkatan layanan.
Ia menjelaskan, saat ini subsidi per tiket sudah melebihi Rp9.000, sementara tarif Rp3.500 hanya menutup sekitar 14 persen dari total biaya operasional.
“Kan enggak mungkin kalau kemudian ini kita sangga sendirian terus-menerus,” ujar Pramono, Senin (28/10/2025).
Meski begitu, ia menegaskan bahwa subsidi tetap akan diberikan, namun lebih tepat sasaran kepada 15 golongan masyarakat seperti ASN, TNI, Polri, pelajar, difabel, dan lansia yang tetap bisa menggunakan Transjakarta secara gratis.
Selain itu, Pemprov DKI juga memastikan kenaikan tarif akan diiringi dengan peningkatan fasilitas dan armada. “Fasilitasnya sekarang kita perbaiki. Bahkan tahun ini bus listrik yang sebelumnya hanya 200 unit, akan bertambah menjadi 500 unit,” ujarnya.
Pramono berharap, dengan layanan yang lebih baik, masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi umum sehingga dapat mengurangi polusi udara di Jakarta.
Suara Penumpang: Antara Keberatan dan Harapan
Rencana kenaikan tarif Transjakarta memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Chelsea (28), salah satu pengguna setia Transjakarta, mengaku keberatan dengan kenaikan tarif sebesar Rp1.500 dalam kondisi ekonomi saat ini.
“Kalau keadaan ekonomi sudah lebih baik, rasanya tarif Rp5.000 bisa diterima. Tapi kalau sekarang, sebaiknya jangan dulu,” ujarnya di Halte Manggarai, Rabu (29/10/2025).
Hal serupa disampaikan Rara (25), yang menilai kenaikan tarif akan menambah beban biaya harian.
“Ongkos KRL saja sudah Rp5.000 sekali jalan, belum pulang pergi. Kalau TJ juga naik, pasti berat,” katanya.
Namun, sebagian penumpang lain seperti Zira (30) justru melihat sisi positif dari kebijakan tersebut. Ia berharap, kenaikan tarif dapat berimbas pada peningkatan kualitas layanan dan penambahan armada.
“Kalau memang untuk meningkatkan pelayanan dan memperluas rute, saya tidak keberatan,” ujarnya.